Pertumbuhan Penduduk dan Pengangguran di Indonesia

Pertumbuhan penduduk di Indonesia populasi yang setiap tahunnya akan bertambah tidak hanya setahun setiap detik populasi atau pertambahan penduduk di Indonesia akan bertambah.

Jumlah penduduk di Indonesia pada tahun 2011 berjumlah 241 juta jiwa lebih (sumber : BKKBN), pertumbuhan penduduk ini harus seimbang dengan adanya kualitas dan kuantitas penduduk itu sendiri. Dengan pesat nya pertumbuhan penduduk ini banyak terjadinya dampak negatif.
Yaitu terjadinya jumlah pengangguran semakin ningkat, kekurangan pangan yang tidak seimbang dengan jumlah penduduk Indonesia sehingga banyak kekurangan gizi dan pangan. Terjadinya Kriminalitas yang meningkat serta tingkat kemiskinan meningkat. Ini disebabkan tidak sesuai nya jumlah penduduk dan lapangan kerja yang ada di Indonesia. Serta biaya untuk pendidikan pun meningkat sehingga tidak tercipta kualitas suatu penduduk tersebut dan kuantitas terhadap mendapatkan pekerjaan, malah mengakibatkan kejahatan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang harus dipenuhi yaitu pangan.

Dari pendataan Badan Statistic Indonesia ( BPS ) mendata bahwa tingkat kemiskinan di Indonesia yaitu mencapai 30,02 juta orang (12,49 persen), turun 1,00 juta orang (0,84 persen) dibandingkan dengan penduduk miskin pada Maret 2010 yang sebesar 31,02 juta orang (13,33 persen). (sumber : http://www.bps.go.id/aboutus.php?nl=1&news=1&kategori=1&kl=1)

Jadi setiap tahun nya pertumbuhan tersebut terus bertambah, inilah yang terjadi kemiskinan yang terus ada yang sulit untuk mengatasi masalah kemisikinan di Indonesia, Indonesia memiliki kekayaan yang alam yang banyak tetapi kita dalam mengolah kekayaan tersebut kurang menanganinya dengan baik.

Untuk Pemerintah harus menangani masalah pertumbuhan penduduk salah satunya adalah : 
1. Menggalakkan program KB atau Keluarga Berencana untuk membatasi jumlah anak dalam suatu keluarga secara umum dan masal, sehingga akan mengurangi jumlah angka kelahiran.
2. Menunda masa perkawinan agar dapat mengurangi jumlah angka kelahiran yang tinggi.

Dengan ini menjadi semua akibat dari pertumbuhan penduduk bisa meminimalisirkan dan apabila diterapkan dengan secara baik makan masalah kemiskinan bisa teratasi dengan baik. Pemerintah juga harus menerapkan keseimbangan antara penduduk .

• Dengan menerapakan penambahan lapangan kerja atau menciptakan lapangan baru kerja. Dengan ini kita dapat ,menyesuaikan sesuai dengan taraf hidup penduduk tersebut, karena pertumbuhan penduduk yang laju taraf hidup manusia semakin meningkat. Dan taraf pendidikan di penduduk lebih diperhatikan supaya untuk memasuki lapangan kerja tersebut mereka sesuai dengan gaji atau sesuai kebutuhan mereka.
• Meningkatkan kesadaran ke masayarakat akan dampak dari lonjak pertumbuhan penduduk, dengan menerapkan di daerah- daerah yang terpencil, serta melalui slogan-slogan yang mengajak untuk melakukan keluarga berencana.
• Mengurangi transmigrasi atau urbanisasi. Banyaknya para masyarakat desa mencari kehidupan layak di kota sehingga mereka berbondong-bondong untuk bekerja di Jakarta, karena di desa mereka kurangnya lapangan kerja. Maka dari itu pemerintahan menciptakan lapangan kerja yang sebesarnya di daerah desa dan buka di kota pusat. Dengan tanpa adanya keahlian atau pendidikan yang dimiliki kebanyakan para urban pindah kekota sulit mendapatkan pekerjaan, jika kurangnya pengetahuan beralih menjadi kriminal seperti perampok, psk, bahkan sebagai tuna wisma.

TUGAS 6 KORUPSI

Korupsi kasus yang hingga kini di Indonesia banyak yang belum tuntas,walau sudah diadili di pengadilan tetapi tetap saja tidak adil dalam memberikan hukuman. Dibandingkan dengan maling yang hanya mencuri ayam saja sudah divonis hukum penjara yang lama sedangkan korupsi alias maling kelas kakap dihukum sebentar bahkan sampai bisa keluar penjara. Ironis sekali bila kita pandang ini hanya permainan uang penyalahgunaan jabatan.

Dari sini kita dapat ketahui bahwa di Indonesia hukumnya lemah tidak sebanding, dan ada pihak yang dirugikan. Dalam hal ini rakyat yang dirugikan bayangkan saja rakyat telah banyak membayar pajak tetapi banyak pihak yang menyalahgunakan pajak itu sendiri sehingga terhambat nya dalam pembangunan bangsa, pendidikan, dan kesejahteraan rakyat.

Korupsi berawal kurangnya transparasi pemerintahan padahal kita sebagai negara yang berdemokrasi yaitu dari rakyat untuk rakyat, bukan dari rakyat untuk pejabat. Pembuatan proyek diambil dari dana besar rakyat seharusnya untuk rakyat bukan untuk mensejahterakan diri untuk para koruptor. Lemahnya profesi hukum dalam menangani permasalahan ini. sehingga rakyat jadi tidak percaya. Rakyat hanya disuguhi dengan omongan dan janji-janji saja. 

Semoga dengan adanya penggantian Ketua KPK yang baru dapat menyelesaikan masalah-masalah korupsi yang belum teratasi dan memberikan ganjaran hukum yang setimpal. Tetapi ini tidak mudah untuk mengatasi kalo tidak dari akarnya langsung,dalam perkataan itu mudah tetapi dalam melakukan dan menerapkan pun tidak mudah. 

Dari kasus Bank Century yang di kutip dari metro news :

" Dengan vonis dari PN Jakarta Pusat itu seharusnya tidak ada alasan bagi Komisi Pemberantasan Korupsi, Kepolisian Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung untuk belum menemukan indikasi pelanggaran dalam pemberian talangan Rp 6,7 triliun kepada Bank Century. Pengadilan saja bisa membuktikan adanya korupsi yang dilakukan para pemilik yang mencapai Rp 3,1 triliun.
    
Aneh jika otoritas keuangan dan perbankan tidak mengetahui adanya penggarongan yang dilakukan para pemilik bank itu sendiri. Sebagai pihak yang mengawasi perbankan, bahkan menempatkan petugas khusus untuk mengawasi Bank Century, aneh jika Bank Indonesia sampai tidak menemukan pelanggaran yang dilakukan pemilik bank."

sumber : http://metrotvnews.com/read/tajuk/2010/12/17/612/Korupsi-di-Bank-Century/tajuk

Jelas bahwa pengambilan duit secara besar-besaran dan menghambakan uang, tidak menemukan pelanggaran. Sehingga bagaimana pemilik uang yang telah menyimpan di bank Century hilang tak berbekas. Sudah diketahui bahwa bank bermasalah bisa berjalan lagi. Banyak pihak yang dirugikan siapa yang akan bertanggung jawab kita sendiri tidak tahu. 

Inilah yang terjadi di Indonesia kita, dimana transparasi belum diterapkan.

Dalam pemerintahan sendiri pun dalam hal politisi berkampanye diperlukan dana yang sangat banyak mencari sumbangan bagi mereka yang bias diuntungkan bila kampanye tersebut berhasil. Maka dari itu banyaknya masyarakat memilih untuk tidak ikut berapartisipasi dalam kampanye.